RSS

Ahmadi Noor Supit

Tetap di Komisi Keuangan

Setelah tidak terpilih untuk periode 2004-2009, Ir H Ahmadi Noor Supit kembali ke Senayan. Terpilih dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan I dengan perolehan suara terbesar ketiga. Partai Golkar tetap menjadi idiologi politiknya. Komisi yang membidangi masalah Keuangan dan Perbankan tetap melekat padanya demi mengemban tugas sebagai wakil rakyat.

SENAYAN, Jakarta, 30 November 2010. Suatu siang di hari Selasa itu. Pria berkemeja putih, dasi berwarna mayoritas kuning, jas dan celana panjang abu-abu serta sepatu hitam. Dalam daftar riwayat hidup dan kartu namanya ditulis Ir H Ahmadi Noor Supit. Berasal dari Fraksi Partai Golkar untuk daerah pemilihan (dapil) Kalimantan I. yang meliputi kabupaten atau kota Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Balangan.

Pria kelahiran Purwakarta (Jawa Barat), 1 September 1957 itu baru saja selesai mengikuti Rapat Paripurna ke-13 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Masa Sidang 8 Tahun Sidang 2010-2011 dengan agenda acara Laporan Komisi III mengenai Hasil Pembahasan terhadap Calon Pengganti pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia hadir bersama 345 anggota dewan lainnya dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPR-RI., Drs H Priyo Budi Santoso kolega separtainya.

Sambil berjalan menyusuri batu marmer yang menghiasi lantai lorong Gedung Nusantara II dan Nusantara I, suami Dr Hj Reyna Usman MM ini berbincang dengan sesama anggota dewan. Di depan pintu lift lantai 1 Gedung Nusantara I, perjalanannya menuju ruang kerjanya tertahan sekitar 15 menit. Beberapa lift yang dalam kondisi perbaikan dan banyaknya antrian anggota dewan yang ingin menuju ruang kerja turut memperlama waktu yang ditempuhnya.

Wartawan Epaphroditus Ph Mariman yang mengikutinya terpaksa menggunakan lift lain untuk menuju ruang kerjanya. Setelah mengambil air wudlu untuk persiapan sholat dhuhur, ayah tiga putra-putri dari Rendy Ronaldy Bimantara, Heydi Rininta, dan Venessa ini menerima wartawan di ruang kerjanya yang berukuran kira-kira 4×5 meter itu. Pendingin udara seakan tidak ingin melewatkan tugasnya untuk menyejukkan udara di ruang itu agar nyaman dipergunakan oleh pemakai ruangan. Sebagian pemandangan awan putih menghiasi langit nan mendung terlihat jelas meski dihalangi kaca jendela ruang.

Tidak banyak perabot kantor yang mengisi ruang kerjanya. Sebuah televise flat berukuran 32 inci diletakkan di atas meja dimatikan. Seperangkat meja dan kursi untuk –tamu-tamunya mengisi sisi pojok lain. Satu meja dan kursi bersandar dipergunakan untuk mengerjakan tugas-tugas sebagai wakil rakyat. Beberapa bundle buku atau berkas yang tidak banyak jumlahnya tertata di sisi almari pakaian sedang.

Setelah mengambil posisi duduk, Direktur Utama PT Tri Buana Mas yang pernah menjadi anggota DPR periode 1992-1997 dan 1999-2004 ini berbincang seputar ruang lingkup tugas di Komisi XI tentang Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. “Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% tidak mungkin mengatasi pengangguran yang jumlahnya mencapai 400.000 orang per tahun. Jika pertumbuhan diatur oleh investasi, itu hanya sebanding dengan tingkat pengangguran baru,” tandasnya.

Menurut lulusan STTMJ tahun 1983 ini, di dalam pertumbuhan ekonomi yang diatur konsumsi, angka sebesar 6% merupakan suatu langkah ambisius. “Dengan tingkat pertumbuhan 2,4 juta orang atau identik dengan 6% dan tingkat pengangguran per tahun 2,4 juta orang, maka tingkat kemiskinan tidak dapat ditanggulangi. Mengingat, tingkat pengangguran dan kemiskinan berjalan beriringan atau linier. Yang terpenting adalah mengatasi pengangguran. Jika seseorang hidup menganggur, bagaimana bisa keluar dari masalah kemiskinan,” kata Noor Supit.

Ditambahkan, hingga saat ini, tingkat pertumbuhan ekonomi belum merangsang investasi. Sebab pertumbuhan ekonomi yang ada hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja. “Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah harus meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus berani meningkatkan sumber-sumber penerimaan negara. Bukan hanya bergantung dari sektor pajak saja, tetapi sektor-sektor lainnya. Tax-rasio sebesar 11,5% masih berada di bawah rata-rata Asia dan dunia. Tax-rasio harus bisa dinaikkan ke level 14% lebih kecil dibandingkan Singapura yang mencapai target tax-rasionya untuk tahun 2011 mencapai 16-18%. Hal ini disebabkan bahwa Singapura berani mengambil langkah-langkah konkrit dan konsisten dalam memperbaiki ekonominya setelah sempat dilanda krisis pada pertengahan tahun 2008-2009 lalu,” jelas lulusan S-2 Universitas Kristen Jakarta tahun 2002 ini.

Penyelesaian berbagai kasus seperti kasus Bank Century dan pengemplangan pajak yang juga tidak pernah tuntas turut menghambat kinerja pemerintah dalam mengambil langkah perbaikan ekonomi. “Pemerintah hendaknya lebih nyata dan cepat dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut. Pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat secara terbuka, sehingga tidak memunculkan spekulasi-spekulasi yang justru membiaskan fokus masyarakat dalam pengen-tasan pengangguran dan kemiskinan yang semakin berlarut-larut,” kata Noor Supit.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilihan Umum Wilayah Kalimantan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar periode 2009-2015 juga menyinggung sisitem bernegara yang dianut Indonesia, anggaran negara yang membesar akibat berbagai bencana alam dan kasus-kasus kecelakaan moda angkutan umum, dan berbagai hal lainnya. Pilihan ideologi Pancasila dan UUD 1945 sebagai sistem bernegara adalah sangat baik untuk Indonesia. “Sistem harus dijalankan dan tidak boleh diubah. Sistem bisa diubah jika ada revolusi besar-besaran,” katanya.

Di lain sisi, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar periode 2004-2009 ini menyinggung pentingnya sebuah manajemen berbangsa. “Manajemen bangsa saat ini memang lemah dan hancur-hancuran. Pun demikian bisa menjadi baik karena ditopang oleh sumber daya alam yang bagus,” kata Ketua Depinas SOKSI periode 2006-2011 ini.

Pengalaman berorganisasi yang dijalani Noor Supit telah dilakukan sejak menjadi mahasiswa ketika menjabat Ketua Umum Dewan Mahasiswa STTJ (Jakarta) periode 1977-1978. Periode 1979-1981, ia menjabat Ketua Umum BK-PMKS Se-Jawa dan Bali serta Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AMPI Kalimantan Selatan (1985-2000). Periode 1987-1990, ia juga menjabat Ketua DPD KNPI Kalimantan Selatan dan Ketua Depidar XIV SOKSI Kalimantan Selatan (2003-2006) serta Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan (1998-2003 dan 2003-2005).

Periode 2005-2010, dia menjabat Sekretaris IKAL Pusat dan Eksekutif Comitte Pusat Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Periode 2006-2011, Noor Supit menja-bat Ketua Depinas SOKSI. Pada Pemilihan Umum Legislatif 9 April 2009, dia mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR-RI dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan (Kalsel) I. Dapil Kalsel I meliputi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Banjar, Banto Kuala, Tapin, Tabalong, dan Balangan. Dalam perhitungan akhir, suara yang diraihnya mencapai 42.946 (39,4%) dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) yang mencapai 109.053. Perolehan suara sebesar itu adalah terbesar ketiga di daerah pemilihan Kalimantan Selatan I. (Epaphroditus Ph Mariman)

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: