RSS

Diskusi Interaktif IKA UNPAD 2012

Logo IKA UNPAD

Logo IKA UNPAD.
Sumber Foto: Akun Facebook IKA UNPAD

BUMN dan Swasta Saling Menopang Pembangunan Bangsa dan Negara
Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjajaran menyelenggarakan Diskusi Interaktif bertajuk “BUMN: Peluang, Tantangan, dan Strategi” pada Kamis, 26 April 2012 pukul 08.00-13.00 WIB di Ballroom Mutiara Gran Melia Hotel, Jakarta. Kesembilan nara sumber yang hadir adalah Ruswinandi (Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri), Emirsyah Satar (CEO PT Garuda Indonesia), Rinaldi Firmansyah (CEO PT Telkom), Handry Satriago (Direktur Pengembangan PT Sucofindo), Ika Widianingsih (Budayawan), Achiran Pandu Djajanto (Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN), Ilya Avianti (Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK), dan Arifin P Soeria Admadja (Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia), dan Edwin Pamimpin Situmorang (Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara).

Diskusi Interaktif dibuka sekitar pukul 08.00 WIB oleh Edwin Manansang sebagai MC. Herdy Harman SH LLM MBA selaku Ketua Pelaksana sekaligus Moderator bersama Indi Rachmawati (Presenter televisi TV ONE). Wakil Menteri Pariwisata yang sekaligus menjabat Ketua IKA UNPAD, Dr Sapta Nirwandar memberikan sambutan singkat dan Harry Susetyo Nugroho (Staf Ahli Bidang Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara) sebagai Keynote Speech menggantikan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang berhalangan hadir karena suatu tugas.

Setelah Coffee Break pada sekitar pukul 08.45-09.00 WIB, masing-masing nara sumber memberikan paparannya mengenai bidang atau lembaga yang menjadi payung usaha mereka selama sekitar lima menit secara bergantian. Di tengah paparan para sumber, moderator meminta beberapa peserta untuk memberikan tanggapan, masukan, kritikan, dan lainnya. Sebagai masyarakat, Sylvia Sumarlin (Calon Anggota DPR-RI pada Pemilu 2009 dari Partai Golkar) menyatakan bahwa BUMN memiliki peluang. “BUMN perlu ada, karena mewadahi hajat hidup orang banyak,” kata Ilya Avianti dalam paparannya sekitar lima menit. “BUMN tidak lagi bicara Telkom, Garuda Indonesia, atau lainnya. BUMN adalah ekosistem,” tandas Rinaldi Firmansyah.

Dalam Term of Reference (TOR) tujuh halaman, Komisariat Fakultas Hukum IKA UNPAD menyebutkan empat tujuan kegiatan, yaitu pertama,  mengkaji perihal peluang, tantangan, harapan dan strategi pengelolaan BUMN dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusi BUMN bagi pembangunan bangsa dan negara. Kedua, mengkaji program dan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan BUMN dalam peran untuk kesejahteraan rakyat. Ketiga, meningkatkan komunikasi dan koordinasi serta penukaran informasi antara kementerian atau lembaga yang terkait dengan BUMN (Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, BUMN dari berbagai sektor, akademisi, praktisi, dan kalangan usaha serta para stakeholders lainnya). Keempat, memberikan masukan dan inisiatif solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi BUMN dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya baik ditinjau dari aspek legal maupun aspek bisnis.

Sapta Nirwandar

Dr Sapta Nirwandar, Wamen Pariwisata dan Ketua IKA UNPAD.
Sumber Foto: http://mikejkt.wordpress.com

Paparan Pembahasan Aspek Pelaku Bisnis disampaikan oleh Ruswinandi, Emirsyah Satar, dan Rinaldi Firmansyah dengan tema “Peluang, Tantangan dan Harapan dalam Pengelolaan BUMN selaku Entitas Bisnis”. Paparan Bahasan Aspek Manajemen Bisnis disampaikan oleh Handry Satriago dan Ika Widianingsih yang bertema “Perspektif Pelaku Usaha Swasta terhadap Pengelolaan BUMN” serta Achiran Pandu Djajanto membahas tema “Kebijakan Rigghtsizing dalam Meningkatkan Kinerja BUMN”. Aspek Legal disampaikan oleh Ilya Avianti dengan tema “Pengelolaan BUMN dari Perspektif Auditor”, Arifin P Soeria Admadja (Tema: Pandangan Akademis terhadap Penyelenggaraan BUMN dikaitkan dengan Keuangan dan Aset Negara, Kontribusi kepada negara serta Pengawasan Pengelolaannya), dan Edwin Pamimpin Situmorang dengan tema “Peran Aparat Penegak Hukum atas Pengelolaan BIUM termasuk Batasan Penerapan Prinsip Business Judgement Rule“.

Diskusi Interaktif IKA UNPAD Komisariat Fakultas Hukum dilatarbelakangi bahwa perwujudan tugas dan kewajiban yang diemban negara sesuai amanat Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 ayat (2) yang menyatakan, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Hal tersebut kemudian ditegaskan dalam bunyi Konsiderans Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dan mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Garis kebijakan pemerintah mengenai BUMN tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. Hal itu kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan prioritas dan arah kebijakan pembangunan melalui pengelolaan dan pembinaan BUMN dalam rangka meningkatkan kinerha dan daya saing BUMN dengan kebijakan yang diarahkan untuk melanjutkan restrukturisasi BUMN yang semakin terarah dan efektif sesuai debgan orientasi dan fungsi. Sejak kemerdekaan tahun 1945 hingga seterusnya, BUMN terus memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Keberadaan BUMN memiliki posisi strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara sosiologis, peran BUMN dalam perekonomian nasional adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara yuridis, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dalam pertimbangan huruf b, menyebutkan BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan huruf (d), bahwa untuk mengoptimalkan peran BUMN pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional. Sementara, dari ekonomis kinerja keuangan BUMN berpengaruh terhadap keuangan negara.

Mengingat peran strategis BUMN baik secara sosiologis maupun ekonomis dalam mencapai tujuan kesejahteraan negara diperlukan BUMN yang berdaya saing dan berkelas global. Aksi korporasi oleh BUMN memerlukan reorientasi BUMN dan reformasi BUMN ke arah perlakukan BUMN sebagai lembaga usaha (business entity) sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik (GCG) serta didukung kebijakan pemerintah yang mampu menunjang tumbuhnya perilaku efisiensi dalam pengelolaan BUMN.

Diskusi Interaktif IKA UNPAD tersebut menggandeng SINDO WEEKLY dan Harian SEPUTAR INDONESIA sebagai Exclusive Media Partner serta didukung oleh sejumlah usaha milik negara seperti Hariff, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (IIGF: Indonesia Infrastructure Guanrantee Fund), Telkom Indonesia (The World in Your Hand), SUCOFINDO (Assure your Confidence), ASKRINDO, dan Jamkrindo. Acara diskusi ditutup pada sekitar pukul 13.00 WIB dengan pengundian hadiah dua tiket pesawat Garuda Indonesia ke Bali dan lima tiket toll elektronik. Hidangan siang disediakan di lobby Ballroom Mutiara Gran Melia Hotel, Jakarta. (Epaphroditus Ph. Mariman)

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: