RSS

Tolak Rancangan BURT

Ahmadi Noor Supit dan istri

Ahmadi Noor Supit dan istri dalam suatu kesempatan. Foto; Facebook

Dewan Tidak Mau Rancangan BURT DPR

Pada Selasa siang, 29 Januari 2013, dua orang lelaki berjalan melalui pintu samping gerbang belakang Komplek Parlemen Republik Indonesia. Dengan kamera rekam di dalam tas yang disangkutkan di pundak kiri dan sebuah tiang peyangga kamera, secara perlahan, bersama rekannya, dia memasuki gedung wakil rakyat di Senayan (Jakarta) tersebut. Tiba-tiba seorang petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) menghampiri dan menanyakan. Begitu melihat kartu Pers yang semula terbalik, Pamdal tersebut kembali ke posisinya semula.

Lelaki tersebut telah terbiasa di komplek parlemen sejak sekitar tahun 1999. Keberadaannya terkadang menurunkan artikel untuk media lembaganya bernaung, atau terkadang hanya untuk mencermati berbagai kegiatan di gedung wakil rakyat. Keprihatinan yang dirasakan hanya disimpan dalam-dalam di sanubari terdalam ketika menjumpai para perokok bisa merokok di mana pun dalam keadaan bagaimana pun, kecuali dalam kondisi tidur dan meninggal. Jika saja dia ingin terkenal, setiap saat, bisa saja dia membuat sensasi dengan mengangkat masalah sosial tersebut. Fungsi gedung wakil rakyat telah bertambah, yaitu “tempat merokok para penikmati nikotin di mana pun posisi dan keberadaannya”; di lobby ruang rapat paripurna, di cafe, di lorong-lorong yang dilewati, di setiap lantai ruang kerja anggota DPR, bahkan di WC, pendeknya di mana pun berada. Peringatan atau larangan merokok yang ditempel di berbagai tempat dan sudut dengan tulisan merah mencolok pun seperti tidak terbaca.

Pada suatu kesempatan, dia bertanya kepada seorang bekas kepala humas dan pemberitaan untuk menanyakan, apakah gaji pegawai negeri golongan kepala biro bisa digunakan untuk membeli sebuah kendaraan roda empat yang cukup mewah? “Tentu tidak,” katanya. Prakteknya, pernah dijumpai seorang pegawai bagian pemberitaan yang mengendarai Honda CRV yang harganya hampir mencapai Rp 400 juta.

Sejak keran demokrasi dibuka lebar-lebar pada tahun 1998, gedung MPR/DPR khususnya “diminati” untuk dikunjungi dari strata masyarakat golongan mana pun. Segenap komponen tiba-tiba menggelar unjuk rasa hingga pintu masuk menuju ruang sidang paripurna di lantai dasar Gedung Nusantara II. Tak jarang sejumlah oknum menggunakan identitas “wartawan” untuk mempermudah menemui seseorang yang diingini. Yang paling parah, sebagian besar “penghuni” gedung dewan baik dari kalangan pegawai, anggota dewan, wartawan, pengunjung, dan sebagainya tak segan-segan melakukan aktifitas merokok di tempat yang mereka sukai.

Entah angin apakah yang mendorong Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) menelorkan Rancangan Peraturan Peliputan Pers di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apakah untuk menyeleksi sejumlah oknum tertentu, atau mungkin menutupi perilaku para wartawan yang sudah bertahun-tahun bercokol di gedung itu dengan fasilitas-fasilitas tentu yang hanya lingkungannya saja yang mengetahui. Pun rancangan peraturan tersebut dipandang baik bagi BURT, tetapi tidak diterima oleh anggota dewan yang terdiri dari 9 fraksi partai politik termasuk Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan dan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Hati Nurani Rakyat serta Partai Amanat Nasional.

Hal tersebut tercermin dalam Sidang Paripurna yang digelar pada Selasa, 5 Februari 2013. Dari 560 anggota, rapat paripurna dihadiri oleh 299 anggota. Dari jumlah 299 anggota, yang terlihat duduk sebanyak 249 anggota. Ini mengindikasikan, sebanyak 311 anggota menginginkan untuk tidak mencampuri urusan BURT dan Sekretariat DPR tersebut. Wakil rakyat tetap membutuhkan rekan kerja yang profesional di bidang publikasi, khususnya.

Kebebasan pers sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Wartawan yang melakukan peliputan di manapun diatur oleh dan terikat pada kode etik jurnalistik. Tak heran jika usulan BURTU langsung menuai interupsi dari sejumlah anggota dewan. Sejumlah anggota menilai Rancangan Peraturan Peliputan Pers di DPR dipandang membatasi wartawan dalam akses informasi yang dibutuhkan publik.

Aditya Moha

Aditya Moha. Foto: Dokumen Pribadi

Anggota Komisi Hukum DPR, Indra mempertanyakan alasan pembuatan rancangan peraturan tersebut. Rancangan peraturan itu memuat klausul yang membatasi wartawan mendapatkan informasi. Indra menunjuk Pasal 12 yang menyebut “Pada saat rapat berakhir, wartawan dapat memperoleh hasil rapat yang disampaikan oleh ketua rapat”. Rumusan ini dinilai membatasi ruang gerak wartawan. Sebab, pasal itu dapat ditafsirkan hanya ketua rapat yang boleh diwawancarai.

Klausul lain yang menimbulkan pertanyaan adalah Pasal 4. Pasal itu menyebutkan, “Wartawan yang berhak melakukan kegiatan peliputan kegiatan DPR  RI wajib mempunyai kartu peliputan DPR RI yang dikeluarkan oleh bagian pemberitaan Setjen DPR RI”. Menurut Indra, pasal itu dinilai rancu. Sebab, kegiatan DPR tidak melulu dilakukan di dalam gedung DPR. “Bagaimana kalau wartawan tidak memegang Id Pers DPR, apakah bisa melakukan wawancara? Berarti dia tidak bisa wawancara. Jadi tidak bisa kalau kita mengacu pada peraturan ini,” ujar anggota Baleg itu.

Achmad Dimyati Natakusuma dari Fraksi Partai Persatuan dan Pembangunan menambahkan, dalam rancangan peraturan itu masih ada pasal yang tidak sinkron, seperti Pasal 12 dan 16. Politisi PPP ini meminta agar rancangan peraturan diharmonisasi terlebih dahulu, terutama dengan UU Pers. Banyak anggota dewan yang juga menyoroti rancangan peraturan tersebut. Ir H Ahmadi Noor Supit dan Aditya Moha dari Fraksi Partai Golkar tidak merespon ketika dimintai tanggapan mengenai rancangan yang disodorkan BURT itu.  (Epaphroditus Ph. M.)

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: